Keputusan Politik dan Kebijakan Publik

Tugas Paper Pengantar Ilmu Politik

NAMA     : ARIF RAHMAN HAKIM

NIM          : 10/304398/SP/24317

JURUSAN: ADMINISTRASI NEGARA/ MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

 

 1.      PENDAHULUAN

Ketika dihadapkan kepada beberapa pilhan tentunya kita harus memberikan sebuah jawaban yang berbentuk keputusan, sebelum kita memberikan jawaban tentunya juga ada pilihan kita untuk bertindak partisipatif aktif atau bertindak pasif maka nada banyak pilihan apabila ingin membuat sebuah keputusan. Di dalam dunia politik, Joyce Mitchell mengatakan dalam bukunya Political Analysis and Public Policy bahwa “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau membuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”[1], dapat kita lihat dengan jelas bahwa politik itu sudah menjadi sebuah aktifita untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepada kepentingan umum yang dilahirkan dalam bentuk sebuah kebijakan umum.

Disetiap negara meiliki sistem yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan akan ada teori-teori yang dianut oleh pemerintahnya dan hal tersebut  akan sangat mempengaruhi pada kualitas dan tingkat keluasan dari pemerataan dalam menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Akan ada berbagai tantangan buat pihak-pihak yang mengambil keputusan dan melahirkan kebijakan umum, baik sebelum terciptanya kebijakan umum sebagai hasil dari sebuah keputusan, hingga pasca pembentukan kebijakan umum.

Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1998:107) public policy(kebijakan public) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sehingga dapat kita artikan bahwa kebijakan public itu adalah sebuah efisiensi dan keakuratan dalam penggunaan sumberdaya, baik berbentuk sumberdaya alam atau sumberdaya manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi dan terdapat dalam masyarakat atau pemerintah sendiri[2], sedangkan menurut Peterson (2003:1030) berpendapat bahwa kebijakan public secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”[3], pada pendapat ini Peterson menggambarkan bahwa kebijakan public itu bukanlah sebuah prose yang lurus dalam artian mudah atau tidak kompleks yang terkadang lebih besar masalah yang ditimbulkan oleh proses pembuatan kebijakan public daripada masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena di dalam kebijakan public akan sangat dipengaruhi kepada siapa yang membuat dan akan memperoleh apa, kapan ketepatan pelaksanaan dan pembuatannya, serta bagaimana pembuatan kebijakan itu sendiri.

2.      Pembahasan

 

Dalam pengambilan keputusan mengandung beberapa unsure, antara lain :

  1. Tujuan dari pengambilan keputusan
  2. Identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah
  3. Perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia
  4. Sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

Dapat dilihat bahwa keputusan itu tidak terlepas dari proses awal hingga pembentukan hasil keputusan dan bagaimana keputusan yang berbentuk kebijakan bias berjalan baik. Dan untuk memberikan arah yang jelas, keputusan harus memiliki tujuan yang jelas. Dimana tujuan dari sebuah keputusan yang berbuah kebijakan umum memiliki dua jenis tujuan, yaitu :

(1)Tujuan yang bersifat tunggal

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain dan,

 

(2) Tujuan yang bersifat ganda

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua (atau lebih) masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.

Dalam pengambilan keputusan juga dapat dibedakan melalui dasar pembentukannya, dalam hal ini yang mengungkapkan hal tersebut adalah George R. Terry menyebutkan 5 dasar  (basis) dalam pengambilan keputusan[4], yaitu:

1. Intuisi.

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan  yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif.  Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intusi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif  kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya.

2. Pengalaman.

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

3. Wewenang.

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas (otentik),  tetapi  dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan

4. Fakta.

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

5. Rasional.

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut:

  •  Kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah.
    • Orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai.
    • Pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya.
    • Preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria.
    • Hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.

PENDEKATAN DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Pendekatan Sistem, pendekatan sistem didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (input, withinputs, outputs dan feedback) dan memandang kebijakan public sebagai respon sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan,

Pendekatan Kelompok,pendekatan ini menyatakan pembentukan kebijakan merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Pendekatan Elit, teori elit berkembang dari teori politik elit massa berasumsi bahwa terdapat dua  kelompok yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Kebijakan ditentukan oleh elit, pejabat pemerintah sebagai pelaksana/ implementator,

Pendekatan Fungsional, Harold Lasswell mengemukakan tujuh kategori analisis fungsional sebagai dasar pembahasan teori fungsional:

1. Inteligensi: Bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.

2. Rekomendasi: Bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternative-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan

3. Preskripsi: Bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan dan oleh siapa?

4. Permohonan (invocation): Siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut penggunaan peraturan-peraturan atau undang-undang?

5. Aplikasi: Bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya diterapkan atau diberlakukan?

6. Penilaian: Bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan, atau kegagalan itu dinilai?

7. Terminasi: Bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi,

 

Pendekatan Kelembagaan (Institusional), fokus perhatiannya terletak pada struktur organisasi pemerintah, karena kegiatan- kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah misal legislatif, eksekutif, yudikatif. Maka kebijakan secara otoritas dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah.

Sebuah keputusan politik yang melahirkan sebuah kebijakan public tidak hadir begitu saja, namun mengalami proses. Menurut Dunn (2004)[5], dalam rangka pemecahan masalah publik ada beberapa tahap penting, antara lain :

–          Agenda Kebijakan (agenda setting), pada tahap ini ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dimana hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama problem structuring,

–          Formulasi Kebijakan (policy formulation), pada tahap ini para analisis mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut forecasting yang merupakan sebuah konsekwensi dari masing-masing kebijakan dapat diungkapka.

–          Adopsi Kebijakan (policy adoption), yaitu tahap penentuan pilihan kebijakan  melalui dukungan para administrator dan legislative. Tahap ini ditentukan setelah melalui suatu proses rekomendasi.

–          Implementasi Kebijakan (policy implementation), tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini proses monitoring dilakukan.

–          Penilaian Kebijakan (policy assessment), dimana tahap yang dilakukan setelah semua proses di atas dilakukan dan berjalan maka akan ada berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Pada tahap ini proses evaluasi dilakukan.  

3.      Kesimpulan

Terlepas dari itu semua, baik itu keputusan politik dan kebijakan publik (public policy) seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan sesaat dan menguntungkan segelintir orang, tetapi harus mementingkan kepentingan khalayak ramai yaitu seluruh anggota masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat kita juga harus menilai dan memonitoring kegiatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. 2008. Jakarta: Gramedia.

Keban, Y.T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. 2008. Yogyakarta: Gava Media.

Scribd.com/ Resume-Analisis-Pendekatan-Kebijakan-Publik.html, diakses pada tanggal 17 Januari 2011 pada pukul 20,35 Wib.

Dikuti dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/16/pengambilan-keputusan/ pada tanggal 17 Januari 2011 pada pukul 19,40 Wib.

 


[1] Dikutip dari Budiarjo,Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik (2008:20)

[2] Dikutip dari Keban, T., Yeremias. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (2008:60)

[3] Ibid, hal. 61

[4] Dikuti dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/16/pengambilan-keputusan/ pada tanggal 17 Januari 2011 pada pukul 19,40 Wib.

[5] Dikutip dari Keban, T., Yeremias. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (2008:67)

Silahkan berkomentar, yang sopan ya..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s